 |
| ilustrasi |
Ketua Umum DPP JBMI Albiner Sitompul menjelaskan Barus layak dijadikan sebagai otorita sendiri. Hal ini mengingat Barus adalah kota kuno yang memiliki nilai sejarah dan nilai wisata yang cukup besar dan menjadi pintu masuk Islam ke Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meresmikan Titik Nol Peradaban Islam di Barus pada bulan Maret 2017. Sehingga sangat layak dijadikan Badan Otorita sendiri.
Albiner menjelaskan, alasan pihaknya mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Otorita Barus karena Barus harus dikelola dan dikembangkan sesuai dengan karakter dan potensi yang dimilikinya. Jika tidak memiliki badan pengelola tersendiri, pengembangan dan pembangunan di Barus akan berjalan lambat.
“Konsep pengembangan Barus yang kami anggap cukup tepat adalah dengan menjadikannya sebagai Badan Otorita. Seperti halnya Badan Otoritas Batam atau Badan Otorita Danau Toba,” ujar Albiner Sitompul saat ditemui di Kantor DPP JBMI, Jumat (14/12/2018).
Badan Otorita ini nantinya, menurut Albiner Sitompul, akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten-Kabupaten sekitarnya sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan. “Jadi tidak ada tumpang tindih kewenangan. Badan Otorita bertugas untuk membuat konsep pengembangan Kota Tua Barus sesuai dengan karakter masyarakat dan potensi yang dimilikinya, sedangkan izin pembangunan dan izin-izin lainnya tetap dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kehadiran Badan Otorita Barus ini nantinya secara otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kabupaten Tapanuli Tengah dan sekitarnya,” tambahnya.
Pembentukan Badan Otorita Barus ini, lanjut Albiner, juga sejalan dengan program pemerintah yang akan sedang mendorong sektor pariwisata Indonesia lebih dikenal dunia internasional. Barus, menurutnya, memiliki semua potensi untuk berkembang dan memenuhi prasyarat untuk menjadi Badan Otorita.
“Di Barus ini banyak situs-situs peradaban Islam masa lalu yang masih ada. Dan masih banyak juga situs-situs purbakala yang belum tergali sepenuhnya. Nah, salah satu pengembangan yang kita harapkan dilakukan oleh Badan Otorita nantinya adalah menjadi Barus sebagai pusat penelitian arkeologi dan antropologi di Indonesia,” terangnya.
"Selain itu potensi pariwisatanya juga cukup besar. Sekarang Danau Toba sudah dikembangkan. Jika wisatawan ingin mencari tempat wisawat lain di Sumatera Utara, mereka bisa diarahkan datang ke Barus yang memiliki potensi wisata religi yang cukup besar," tuturnya.
Konsep Otorita Barus nantinya akan melibatkan daerah-daerah sekitar Barus seperti Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara (Sumatera Utara) serta Kabupaten Singkil (Aceh). “Jadi konsepnya adalah hinterland. Karena Barus tidak bisa dilepaskan dari ketiga daerah tersebut,” kata Albiner.
Saat ini, menurut Albiner, pihak terus melakukan kajian bekerjasama dengan beberapa universitas dan ormas untuk mematangkan konsep Badan Otorita Barus. “Jika nanti kita dipanggil pemerintah untuk mempresentasikan konsep Badan Otorita Barus ini, kita siap,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Komisi VIII DPR mencetuskan ide untuk membentuk terkait Titik Nol Peradaban Islam di Kota Tua Barus saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (14/12).
“Kita undang nanti bupati persentasikan, kita jadikan ini proyek nasional. Nanti biar dibawa bukti-bukti, karena ini (Tugu Titik Nol-red) akan berpengaruh pada banyak hal, bandara, asrama haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Hamka Haq.
Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani mengaku mendukung rencana pembentukan Panja Tugu Titik Nol Peradaban Islam. Ia menyebut pihaknya siap mempresentasikan bukti-bukti pendukung peradaban tersebut.
"Tentu kita dukung, kita akan siapkan bukti-bukti untuk itu," tutupnya. (sumber)
 mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Ot...){kind=link}
Posting Komentar