Jumlah Pasukan yang Dibutuhkan SAF Sudan untuk Ambil Alih Darfur dari RSF

07.25

internasional

Operasi militer untuk merebut Darfur dari kendali Rapid Support Forces (RSF) dipandang sebagai tantangan paling berat yang dihadapi Sudanese Armed Forces (SAF) sejak perang saudara meletus. Tidak seperti perebutan Khartoum yang bersifat simbolik dan terpusat, Darfur adalah wilayah luas dengan kompleksitas sosial, geografis, dan militer yang jauh lebih rumit.

Darfur membentang hampir setengah juta kilometer persegi, lebih luas dari banyak negara di Eropa. Wilayah ini terdiri dari gurun, savana, serta desa-desa terpencar yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menjadikannya medan ideal bagi pasukan yang mengandalkan mobilitas tinggi seperti RSF.

RSF memiliki akar kuat di Darfur, baik secara historis maupun sosial. Banyak pejuang RSF berasal dari wilayah ini, memiliki dukungan jaringan tribal, serta menguasai jalur logistik lintas perbatasan menuju Chad, Libya, dan Republik Afrika Tengah. Hal ini memberikan keunggulan bertahan yang signifikan.

Perkiraan analis militer menunjukkan RSF memiliki sekitar 40.000 hingga 70.000 pejuang aktif di Darfur. Jumlah tersebut belum termasuk milisi lokal pendukung dan simpatisan bersenjata yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Struktur RSF yang cair membuat kekuatan ini sulit dipetakan secara pasti.

Dalam doktrin militer klasik, pasukan penyerang membutuhkan keunggulan jumlah setidaknya tiga kali lipat dari pihak bertahan. Untuk operasi kontra-pemberontakan di wilayah luas seperti Darfur, rasio tersebut sering meningkat hingga lima atau bahkan sepuluh banding satu.

Berdasarkan perhitungan tersebut, SAF diperkirakan memerlukan sedikitnya 150.000 personel untuk melancarkan operasi besar di Darfur. Angka ini dipandang sebagai batas minimal, dengan risiko tinggi operasi berlarut-larut tanpa kemenangan menentukan.

Dengan kekuatan sekitar 150.000 pasukan, SAF hanya mampu merebut beberapa kota utama tanpa menjamin stabilitas jangka panjang. RSF masih dapat bertahan di pedalaman, melakukan serangan gerilya, serta mengganggu jalur suplai militer.

Skenario yang lebih realistis menempatkan kebutuhan SAF di kisaran 200.000 hingga 250.000 personel. Kekuatan sebesar ini memungkinkan pembagian pasukan ke dalam unit tempur, cadangan rotasi, serta unsur logistik dan medis yang memadai.

Dalam skema tersebut, SAF dapat mengamankan kota-kota strategis seperti El Fasher, Nyala, dan El Geneina secara simultan. Selain itu, operasi pemutusan jalur suplai lintas perbatasan RSF dapat dilakukan lebih efektif.

Namun bahkan dengan 250.000 personel, tantangan tidak otomatis berakhir. RSF dikenal mampu beradaptasi, berpindah medan, dan memanfaatkan konflik lokal untuk mempertahankan pengaruhnya. Keberhasilan militer tetap bergantung pada konsistensi operasi dan pengamanan wilayah pasca-penaklukan.

Untuk kontrol penuh Darfur, sejumlah analis menyebut SAF memerlukan lebih dari 300.000 personel. Jumlah ini setara dengan operasi pendudukan jangka panjang di wilayah konflik besar seperti Irak atau Afghanistan.

Kekuatan sebesar itu memungkinkan SAF tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menjaga keamanan desa, melindungi jalur perdagangan, serta mencegah kebangkitan kembali RSF. Namun, biaya ekonomi dan politik dari opsi ini dinilai sangat tinggi.

SAF sendiri menghadapi keterbatasan serius. Meski secara nominal memiliki ratusan ribu personel, tidak semuanya siap tempur atau bisa dipindahkan ke Darfur. Banyak unit harus tetap menjaga wilayah vital lain seperti Port Sudan, Nil Biru, dan Kordofan.

Masalah logistik menjadi kendala utama. Menggelar pasukan besar di Darfur membutuhkan suplai bahan bakar, amunisi, makanan, dan perawatan medis dalam skala masif. Jalur suplai ini rentan diserang oleh unit RSF yang bergerak cepat.

Selain itu, operasi militer besar berisiko memicu krisis kemanusiaan yang lebih parah. Darfur sudah lama menjadi wilayah sensitif dengan sejarah konflik etnis dan pengungsian massal.

Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa kemenangan militer murni SAF di Darfur sangat sulit dicapai. Tanpa perpecahan internal RSF atau kesepakatan politik, perang berpotensi berlangsung dalam waktu lama.

Pendekatan yang lebih mungkin adalah kombinasi tekanan militer, pemutusan sumber pendanaan RSF, serta negosiasi dengan faksi-faksi lokal. Strategi ini dinilai lebih realistis dibandingkan operasi penaklukan total.

Peran negara-negara tetangga dan kekuatan regional juga menjadi faktor penentu. Selama jalur lintas batas tetap terbuka bagi RSF, upaya SAF akan selalu menghadapi hambatan struktural.

Dengan demikian, pertanyaan tentang “berapa pasukan yang dibutuhkan” tidak sekadar soal angka. Ini menyangkut kapasitas negara Sudan sendiri dalam menopang perang besar di wilayah terluas dan paling rapuh secara sosial.

Pada akhirnya, Darfur menjadi ujian nyata bagi SAF: apakah mampu mengubah keunggulan militer menjadi stabilitas politik, atau justru terperangkap dalam konflik berkepanjangan yang menguras negara.

Baca selanjutnya

READ MORE

Somalia Diremehkan, Sejarah Kejayaan Kembali Diungkit

07.51

internasional

Sejarah mencatat peran penting pasukan Somalia dari Kesultanan Ajuran dalam menghadapi ancaman Portugis di Laut Merah dan kawasan Arab pada abad ke-16. Meskipun populer dikenal sebagai kekuatan regional di Afrika Timur, Ajuran Sultanate juga memiliki pengaruh signifikan dalam melindungi jalur perdagangan dan kota suci Makkah.

Ajuran Sultanate, yang berdiri sejak abad ke-13 hingga awal modern, merupakan kerajaan Muslim dengan administrasi terpusat dan kekuatan militer yang tangguh. Mereka dikenal sebagai satu-satunya “hydraulic empire” Afrika, yang menguasai sistem irigasi dan pertanian secara terorganisir, sekaligus mempertahankan kedaulatan dari serangan luar.

Dalam catatan sejarah konflik Portugis-Somalia, pasukan Ajuran terlibat langsung menghadapi ekspedisi Portugis yang berupaya menguasai pelabuhan dan jalur perdagangan strategis di Laut Merah. Aksi mereka juga dikaitkan dengan perlindungan terhadap Makkah dan Madinah dari potensi serangan luar.

Pada masa itu, Makkah sendiri berada di bawah kekuasaan Ottoman, setelah mengalahkan pengaruh Mamluk di wilayah Hijaz. Pengaruh Ottoman memperkuat keamanan kota suci sekaligus memastikan kontinuitas pemerintahan Islam di Arab Saudi bagian barat.

Kehadiran pasukan Somalia dianggap sebagai dukungan tambahan bagi Ottoman. Mereka menghadang armada Portugis yang berusaha menekan wilayah laut strategis untuk mengganggu perdagangan dan jalur haji dari Afrika Timur ke Makkah.

Meski catatan langsung tentang pertempuran di Makkah masih terbatas, sumber sejarah menunjukkan bahwa pasukan Ajuran melakukan operasi militer di wilayah pesisir dan interior Arab Selatan, yang secara tidak langsung mengamankan jalur menuju kota suci.

Beberapa kronik menyebutkan adanya makam prajurit Portugis di sekitar wilayah Makkah, meskipun lokasi pastinya masih kontroversial. Diperkirakan makam-makam ini berada di tempat-tempat terpencil dan tidak menjadi situs resmi atau dikenal luas oleh masyarakat lokal.

Konflik ini bukan hanya soal wilayah, melainkan juga soal kontrol perdagangan rempah, emas, dan jalur haji dari Afrika Timur. Portugis ingin memonopoli jalur ini, sementara pasukan Ajuran berperan sebagai perisai bagi kepentingan Ottoman dan masyarakat Muslim setempat.

Selain menghadapi Portugis, Ajuran Sultanate juga dikenal melawan invasi Oromo dari barat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer Somalia tidak hanya bersifat lokal, tetapi memiliki cakupan strategis yang luas di kawasan Timur Afrika dan Laut Merah.

Kekuatan Ajuran didukung oleh sistem administrasi yang terpusat, di mana sultan berperan sebagai komandan tertinggi. Struktur ini memungkinkan pasukan bergerak cepat dan efisien dalam menghadapi ancaman dari berbagai arah.

Hubungan antara Ajuran dan Ottoman kemungkinan bersifat aliansi pragmatis. Pasukan Somalia diberi ruang untuk bergerak di wilayah Arab Selatan sebagai bagian dari dukungan terhadap penguasa Ottoman dalam menjaga keamanan jalur haji dan kota suci.

Dalam berbagai kronik lokal Somalia, perlawanan terhadap Portugis dipandang sebagai prestasi besar. Mereka tidak hanya melindungi tanah airnya sendiri, tetapi juga menjaga kepentingan umat Islam secara lebih luas.

Beberapa peneliti mencatat bahwa meski Ajuran bukan penguasa langsung Makkah, peran mereka cukup strategis. Kehadiran pasukan dari Afrika Timur menjadi faktor penghalang bagi Portugis sebelum mereka bisa menembus jalur Ottoman di Hijaz.

Portugis, dengan armada lautnya, sering dianggap ancaman global bagi wilayah Muslim pada abad ke-16. Mereka ingin menguasai pelabuhan strategis dan memutus jalur perdagangan, namun perlawanan pasukan lokal membuat ekspedisi mereka gagal mencapai tujuan utama.

Makam-makam Portugis yang disebut di seputar Makkah kemungkinan berasal dari ekspedisi yang gagal atau gugur dalam pertempuran kecil. Ini menjadi bukti nyata bahwa konflik memang terjadi, meskipun tidak tercatat secara rinci di arsip resmi Ottoman.

Pasukan Ajuran juga dikenal menggunakan taktik gerilya di pesisir dan jalur perdagangan. Mobilitas tinggi mereka membuat Portugis kesulitan untuk menaklukkan wilayah yang luas dan strategis tersebut.

Konflik ini menegaskan bahwa Afrika Timur dan Arab Selatan memiliki hubungan keamanan yang erat. Pasukan Somalia, meski jauh dari tanah kelahiran, menunjukkan solidaritas terhadap kepentingan Islam secara regional.

Keberhasilan mereka menghadang Portugis juga menambah reputasi Ajuran Sultanate sebagai kekuatan militer yang disegani di Timur Afrika dan Laut Merah. Kekayaan dan organisasi mereka memungkinkan mereka menanggung biaya perang dalam waktu lama.

Sejarah ini menekankan bahwa Makkah, meski di bawah kontrol Ottoman, mendapat perlindungan dari pasukan luar yang setia terhadap Islam. Dukungan Ajuran menjadi bagian dari strategi regional untuk menjaga kota suci tetap aman.

Dengan demikian, legenda tentang pasukan Somalia yang menghalau Portugis bukan sekadar mitos. Ada dasar sejarah yang kuat, meskipun rinciannya masih perlu penelitian lebih lanjut. Makam Portugis di Makkah menjadi simbol nyata dari perlawanan ini dan bukti bahwa ajaran Islam dan solidaritas regional berperan besar dalam mempertahankan kota suci.

Kejayaan Somalia Diingat Kembali

Sejarah kejayaan Somalia kembali mencuat ketika Israel secara resmi mengakui Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak awal 1990-an. Pengakuan ini menimbulkan reaksi dari pemerintah Somalia di Mogadishu, yang menegaskan kedaulatan mereka dan menolak legitimasi pemisahan tersebut. Namun, momentum ini sekaligus membuat masyarakat dan pengamat internasional mengingat kembali masa-masa gemilang Kesultanan Ajuran dan kekuatan Somalia di Afrika Timur.

Kesultanan Ajuran dikenal sebagai kekuatan militer dan ekonomi yang tangguh, mampu menahan invasi Portugis, mengatur sistem irigasi kompleks, dan menguasai jalur perdagangan regional. Keberhasilan ini menegaskan bahwa wilayah Somalia pada masa lampau bukan hanya sekadar titik geografis di Tanduk Afrika, melainkan pusat peradaban yang dihormati dan disegani.

Banyak pihak menekankan bahwa meremehkan Somalia saat ini tidaklah bijak. Meskipun negara menghadapi tantangan politik dan ekonomi, sejarah panjang kejayaan militer dan administrasi pusat menunjukkan potensi yang luar biasa dan kemampuan untuk memobilisasi masyarakatnya ketika diperlukan.

Pengakuan internasional terhadap Somaliland, meski kontroversial, memicu diskusi tentang identitas dan warisan Somalia. Kejayaan masa lalu menjadi simbol kebanggaan nasional dan bukti bahwa bangsa ini pernah menjadi pemain utama di kancah regional dan internasional.

Dengan demikian, peristiwa politik kontemporer ini memunculkan refleksi sejarah, mengingatkan dunia bahwa Somalia memiliki akar budaya dan politik yang agung. Masa lalu yang gemilang menjadi alasan kuat bagi bangsa Somalia untuk menuntut penghormatan, legitimasi, dan posisi strategis di kawasan Tanduk Afrika.

Baca selanjutnya

READ MORE

Sudan Buka Jurusan Teknik Drone

23.25

internasional

Universitas Sains dan Teknologi Sudan secara resmi mengumumkan pembukaan program pendidikan baru di bidang teknologi penerbangan, menandai langkah penting dalam pengembangan pendidikan tinggi di negara tersebut.

Pengumuman ini disampaikan melalui pernyataan resmi universitas yang menyebutkan bahwa Dewan Profesor telah menyetujui pembelajaran gelar Sarjana Teknik Penerbangan dengan spesialisasi pesawat tanpa awak atau drone.

Program ini menjadi yang pertama dari jenisnya di tingkat universitas-universitas Sudan, sekaligus mencerminkan ambisi negara itu untuk mengikuti perkembangan teknologi global.

Dengan dibukanya jurusan ini, Sudan memasuki babak baru dalam pendidikan teknik yang selama ini lebih banyak berfokus pada bidang konvensional.

Pihak universitas menyatakan bahwa spesialisasi drone dirancang untuk menjawab kebutuhan masa depan, terutama dalam sektor teknologi, industri, dan pertahanan.

Drone saat ini telah menjadi salah satu teknologi paling strategis di dunia, digunakan dalam berbagai bidang mulai dari pemetaan, pertanian, hingga keamanan.

Keputusan membuka program ini dinilai sebagai respons terhadap perubahan cepat dalam dunia teknologi penerbangan modern.

Universitas Sains dan Teknologi Sudan dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan teknik tertua dan paling berpengaruh di negara tersebut.

Langkah ini sekaligus memperkuat posisi universitas sebagai pelopor inovasi akademik di Sudan, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Program Sarjana Teknik Penerbangan dengan spesialisasi drone diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat regional maupun internasional.

Kurikulum yang akan diterapkan disebut akan mencakup aspek desain, pengoperasian, pemrograman, serta pemeliharaan pesawat tanpa awak.

Selain itu, mahasiswa juga akan dibekali pemahaman tentang regulasi, keselamatan udara, dan etika penggunaan teknologi drone.

Pengamat pendidikan menilai program ini sebagai sinyal kuat bahwa Sudan mulai berinvestasi pada sumber daya manusia berbasis teknologi tinggi.

Di tengah tantangan politik dan ekonomi, sektor pendidikan dinilai tetap menjadi instrumen penting untuk pembangunan jangka panjang.

Pengembangan teknologi drone juga memiliki potensi besar untuk mendukung sektor sipil seperti pemantauan lingkungan dan penanggulangan bencana.

Tidak hanya itu, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan logistik dan infrastruktur di wilayah terpencil Sudan.

Langkah Sudan ini sejalan dengan tren global, di mana banyak negara mulai menjadikan drone sebagai bagian dari strategi industri teknologi mereka.

Beberapa negara, termasuk Yunani, sebelumnya juga mengembangkan industri dan pendidikan drone sebagai sektor unggulan baru.

Dengan membuka jurusan ini, Sudan menunjukkan keseriusannya untuk tidak tertinggal dalam perlombaan teknologi global.

Pihak universitas berharap minat mahasiswa terhadap program ini akan tinggi, mengingat prospek kerja yang luas di masa depan.

Program ini diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya ekosistem riset dan industri drone nasional di Sudan dalam beberapa tahun ke depan.

Baca selanjutnya

READ MORE

Marib Jadi Alternatif Pusat Keuangan Yaman

21.58

intenasional

Yaman kembali menjadi sorotan dunia akibat konflik internal yang berkepanjangan antara pemerintah pusat (PLC) yang didukung koalisi Arab dan Dewan Transisi Selatan (STC). Ketegangan politik ini mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah strategis untuk menjaga kendali administratif dan keuangan negara.

Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah pemindahan bank sentral pemerintah dan swasta dari Aden ke kota Taiz atau Marib. Langkah ini dianggap perlu menyusul tindakan STC yang dinilai mengganggu keamanan dan stabilitas usai menguasai wilayah Hadramaut dan Al-Mahrah.

Pemindahan bank ini bukan sekadar soal simbolik, tetapi juga terkait dengan kontrol fiskal dan operasional finansial. Dengan berada di Marib atau Taiz, PLC dapat mengurangi ketergantungan pada wilayah yang dikuasai STC, sekaligus memastikan layanan perbankan tetap berjalan.

Selain itu, muncul rencana menjadikan bandara Marib sebagai bandara internasional, menggantikan peran bandara Aden yang berada di bawah kendali STC. Bandara ini akan memungkinkan penerbangan internasional tetap berjalan tanpa hambatan politik atau militer.

Bandara Marib, meskipun saat ini lebih banyak digunakan untuk penerbangan militer dan bantuan logistik, dianggap cukup strategis untuk mengamankan akses udara bagi pemerintah pusat. Langkah ini akan memberi PLC kendali penuh atas transportasi udara di wilayah yang relatif aman.

Ketegangan antara PLC dan STC menjadi sorotan karena Dewan Transisi Selatan dianggap telah memperkuat posisinya di selatan, bahkan membalikkan dukungan awal yang diterima dari koalisi Arab. Hal ini mendorong pemerintah pusat mencari alternatif lokasi yang lebih aman.

Rencana pemindahan ini juga terkait dengan strategi simbolik dan administratif. Marib atau Taiz dipilih sebagai wilayah yang berada sepenuhnya di bawah kendali PLC, sehingga kunjungan pejabat dan operasi pemerintah dapat dilakukan tanpa gangguan.

Pengamat politik menilai langkah ini sebagai bentuk koreksi terhadap kelemahan pemerintah dalam menghadapi pengaruh STC. Pemerintah sebelumnya dianggap memberi ruang terlalu besar kepada Dewan Transisi Selatan (STC), yang kini menjadi pihak yang bisa menentang pemerintah.

Dengan pemindahan bank dan bandara, PLC berharap dapat memperkuat legitimasi dan kendali administratif. Marib akan menjadi titik sentral yang aman bagi aktivitas finansial dan transportasi, sekaligus simbol kekuatan pemerintah pusat di tengah konflik internal.

Rencana ini juga dianggap sebagai upaya mitigasi risiko. Dengan memusatkan layanan keuangan dan transportasi di wilayah yang aman, pemerintah dapat memastikan kontinuitas operasional tanpa intervensi STC.

Sementara itu, Aden tetap menjadi wilayah strategis bagi STC, karena mereka menguasai bandara dan jalur logistik utama. Hal ini menempatkan PLC pada posisi harus mencari alternatif untuk menjaga stabilitas nasional.

Pemindahan perbankan dan bandara juga dipandang sebagai strategi politik. Dengan memindahkan pusat operasional ke Marib, pemerintah menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali penuh atas wilayah yang aman dan tidak bergantung pada wilayah selatan.

Beberapa pihak menilai rencana ini sebagai tindakan preventif, karena situasi politik di selatan bisa berubah cepat. PLC ingin memastikan bahwa pemerintah tetap mampu menjalankan fungsi administrasi dan finansial meskipun STC menguasai beberapa kota penting.

Selain aspek keamanan, pemindahan bank juga penting untuk menjaga aliran bantuan internasional dan investasi, yang kerap terganggu jika lokasi utama berada di wilayah yang rawan konflik atau di bawah kontrol milisi lokal.

Keputusan menjadikan Marib sebagai bandara internasional juga membawa implikasi ekonomi dan diplomatik. Kota ini akan menjadi pintu masuk resmi bagi pejabat, diplomat, dan bantuan internasional, sekaligus menegaskan kendali PLC atas wilayah yang aman.

Sebagian juga menyoroti bahwa pemerintah sebelumnya terlalu memberi ruang bagi STC, sehingga Dewan Transisi Selatan mampu memperkuat posisinya sendiri. Pemindahan bank dan bandara dianggap sebagai upaya mengembalikan keseimbangan kekuasaan.

Beberapa pengamat juga menyarankan agar operasional perbankan dan penerbangan dikembalikan ke Sana’a jika anggota Houthi bergabung ke dalam jajaran PLC dalam upaya membentuk pemerintahan persatuan dengan tetap mempertahankan struktur kabinet Houthi di Sana'a. Ini akan mirip One country, two systems di Tiongkok.

Sana'a sebagai wilayah pusat historis Yaman yang relatif stabil dan berada di bawah kendali Houthi. Langkah ini bersifat simbolis sekaligus strategis.

Meski demikian, PLC harus mempertimbangkan risiko dari keputusan semacam itu, karena penerbangan dan transfer uang di Sana’a bisa terbatas akibat sanksi dan blokade internasional.

Langkah pemindahan ini menunjukkan bahwa pemerintah Yaman kini menghadapi tiga tantangan utama: mengamankan wilayah sendiri, menjaga legitimasi terhadap STC, dan memastikan layanan publik tetap berjalan.

Dengan strategi ini, Marib berpotensi menjadi pusat administrasi alternatif yang mampu menjaga kontinuitas pemerintah. Bandara internasional dan bank di Marib akan memperkuat posisi PLC di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Akhirnya, rencana pemindahan pusat keuangan dan transportasi ini menegaskan bahwa konflik internal Yaman memaksa pemerintah untuk mencari solusi kreatif dan strategis, demi menjaga stabilitas, legitimasi, dan keamanan nasional di tengah fragmentasi politik dan militer yang terus berlangsung.

Baca selanjutnya

READ MORE

Trump Ingatkan Israel Hati-hati Serang Target

11.39

internasional

Presiden Donald Trump kembali menyoroti hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk. Kali ini fokusnya tertuju pada Qatar setelah serangan Israel yang menewaskan lima anggota Hamas dan seorang pejabat keamanan Qatar.

Trump memuji Qatar sebagai “sekutu besar” Amerika Serikat, meskipun negara Teluk itu berada di posisi yang sulit secara geopolitik. “Mereka harus sedikit berhati-hati dalam bersikap politik,” ujarnya kepada wartawan.

Pernyataan Trump muncul saat ia kembali ke Gedung Putih dari Morristown, New Jersey. Wartawan menanyakan pesannya kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait insiden di Doha.

Trump menekankan bahwa setiap serangan militer harus dilakukan dengan kehati-hatian. “Israel dan semua pihak, kita harus berhati-hati. Saat menyerang orang, kita harus berhati-hati,” katanya.

Komentar ini menunjukkan sikap Trump yang cenderung mengingatkan sekutu Israel agar mempertimbangkan dampak politik dan diplomatik sebelum bertindak.

Beberapa pengamat politik menilai pernyataan Trump merupakan bentuk diplomasi terselubung. Ia ingin mengingatkan Israel agar tidak menimbulkan eskalasi regional yang bisa merugikan Amerika Serikat.

Pemboman Israel di Doha yang melanggar kedaulatan Qatar menjadi sorotan internasional karena melibatkan korban sipil dan pejabat keamanan negara asing. Trump tampak menyadari sensitivitas situasi ini.

Pernyataan Trump juga mengindikasikan keprihatinannya terhadap stabilitas kawasan Teluk. Amerika Serikat memiliki hubungan strategis dengan Qatar, termasuk pangkalan militer dan kerjasama intelijen.

Trump mengakui peran Qatar sebagai mediator di banyak konflik regional. Ia menyebut negara tersebut harus tetap “politically correct” dalam menghadapi situasi rumit.

Meski memuji Qatar, Trump tidak menyinggung secara langsung siapa yang bertanggung jawab atas serangan Israel. Ia memilih menekankan pentingnya kehati-hatian dalam bertindak.

Kebijakan Israel di Timur Tengah sering menjadi fokus kritik internasional. Trump tampak ingin menyeimbangkan dukungan terhadap Israel dan perhatian terhadap sekutu Arab.

Para analis menilai pernyataan ini dapat menjadi sinyal bagi Netanyahu agar meninjau strategi militer di wilayah sensitif.

Dalam konteks diplomasi, Trump sering menekankan bahwa aksi militer harus memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Pernyataan tentang kehati-hatian ini sejalan dengan gaya komunikasinya sebelumnya.

Serangan udara ke Doha meningkatkan ketegangan dalam genosida Israel kepada warga Gaza yang telah berlangsung dalam dua tahun belakangan. Kehati-hatian yang ditekankan Trump menjadi pesan penting agar konflik tidak meluas.

Trump juga menyoroti kontribusi Qatar dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan. Negara kecil ini sering menjadi jembatan antara pihak-pihak yang bertikai.

Pengamat politik menilai peringatan Trump juga mencerminkan pengalaman Amerika Serikat dalam menangani konflik di Timur Tengah. Kesalahan sekecil apapun bisa memicu krisis diplomatik.

Masyarakat internasional menantikan respons Israel terhadap peringatan Trump. Sejauh ini, Netanyahu belum memberikan komentar resmi terkait pesan presiden AS itu.

Trump tampak ingin menjaga citra Amerika Serikat sebagai mediator yang netral sekaligus memperkuat aliansi strategis.

Peringatan ini menunjukkan bahwa meskipun Trump dikenal pro-Israel, ia tetap menekankan kepentingan keselamatan sipil dan stabilitas regional.

Insiden Doha dan pernyataan Trump membuka diskusi tentang batasan tindakan militer dan pentingnya koordinasi internasional sebelum melakukan serangan.

Akhirnya, pesan Trump menjadi pengingat bagi seluruh pihak bahwa tindakan di medan konflik harus dilakukan dengan perhitungan matang, agar tidak menimbulkan konsekuensi yang lebih luas dan merugikan stabilitas kawasan.

Kritik

Respons Amerika Serikat terhadap serangan Israel di Qatar menuai kritik. Khalil Jahshan, direktur eksekutif Arab Center di Washington DC, menilai tanggapan itu kontradiktif, tidak masuk akal, kurang diplomatis, dan minim substansi. Menurutnya, sikap seperti itu tidak layak ditunjukkan oleh sebuah kekuatan super.

Trump kemudian menegaskan kembali pernyataan Leavitt, yang menyatakan bahwa ia telah berjanji kepada Emir Qatar bahwa serangan semacam itu tidak akan terjadi lagi. Pernyataan ini sempat dianggap sebagai upaya meredakan ketegangan dan menegaskan komitmen Amerika terhadap sekutu Teluk tersebut.

Namun, ketenangan diplomatik itu hanya bertahan sebentar. Kurang dari 24 jam kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan utusannya di Amerika Serikat memberikan pernyataan yang terkesan mengancam Qatar dengan serangan lebih lanjut.

Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan pengamat internasional. Pesan yang saling bertentangan antara Amerika Serikat dan Israel dinilai dapat memperburuk hubungan diplomatik dan menimbulkan ketidakpastian di kawasan Teluk.

Kejadian ini menegaskan kompleksitas diplomasi Timur Tengah, di mana aliansi strategis seringkali diwarnai ketegangan. Para pakar menekankan pentingnya koordinasi yang jelas antara sekutu agar pesan diplomatik tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar.

Baca selanjutnya

READ MORE

Saat Rusia Menarik Pasukan Sebelum Assad Dilengserkan

03.35

internasional

Ketegangan yang berlangsung di Suriah selama bertahun-tahun akhirnya sampai pada fase yang tidak terduga ketika laporan terbaru mengungkapkan adanya kesepakatan diam-diam antara Rusia dan kelompok oposisi. Kesepakatan itu disebut-sebut mencegah terjadinya pertempuran langsung antara kedua pihak, khususnya di jalur menuju kota Homs dan Hama.

Menurut video yang beredar, pasukan oposisi berhasil menembus hingga ke jantung Suriah tengah tanpa hambatan berarti dari militer Rusia. Padahal, sebelumnya Rusia dikenal sebagai pendukung utama rezim Bashar al-Assad dengan kekuatan udara maupun logistik. Namun, di titik itu Moskow memilih untuk menarik seluruh pasukannya.

Keputusan tersebut terjadi bersamaan dengan langkah serupa yang diambil oleh milisi pro-Iran. Milisi yang selama ini bertempur di garis depan diminta mundur dan tidak diizinkan melanjutkan pertempuran di sekitar Homs dan Hama.

Hal ini kemungkinan terkait dengan tekanan Israel saat itu dan keretakan hubungan Iran dan Assad usai banyak pasukannya dirudal Israel di Damaskus. Tehran menuduh Assad dan tentunya termasuk Rusia tak menangkis serangan udara Israel jika menarget kepentingan Iran di Damaskus.

Tak terlibatnya milisi pro Iran di Homs dan Hama membuat pasukan rejim Assad menjadi satu-satunya kekuatan yang berhadapan langsung dengan oposisi.

Situasi ini membuat posisi Assad semakin terjepit. Perdana Menteri Suriah saat itu akhirnya mengambil langkah mengejutkan dengan membuka kontak langsung dengan pihak oposisi. Kontak tersebut menjadi jembatan menuju transisi kekuasaan, terlebih setelah Bashar al-Assad secara resmi meninggalkan jabatannya.

Di sini terdapat tanda tanya, apakah Assad meninggalkan Suriah dengan maksud lengser atau memerintahkan pasukan yang tersisa di Damaskus untuk bertahan?

Hal itu terkait adanya dugaan bahwa AS dkk dilaporkan sempat berusaha untuk mempertahankan posisi Assad di Damaskus, Latakia, Tartus dan Suriah selatan dengan bantuan SDF Kurdi.

Namun karena oposisi selatan di Daraa akhirnya bergabung menguasai Damaskus rencana AS dkk tidak berhasil.

AS dkk termasuk Israel diperkirakan menganggap Assad harus dipertahankan agar Suriah tetap terpecah dalam empat pemerintahan saat itu yakni pemerintahan penyelamat (SG) dengan wilayah Idlib, Homs dan Hama, pemerintahan interim (SIG) di Azaz, pemerintahan Al Rukban (FSA) di Al Tanf sampai ke Palmyra, rejim Assad dan SDF Kurdi.

Namun secara tak terduga militer Assad kocar-kacir usai Assad melarikan diri ke Moskow.

Namun, tidak semua wilayah Suriah mengikuti pola serupa. Rusia, meski tampak menghormati oposisi di Damaskus, justru menunjukkan pendekatan berbeda di wilayah timur laut, khususnya Qamishli. Di sana, pasukan Rusia dan sisa-sisa tentara Assad justru bergabung dengan SDF Kurdi.

Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait niat sebenarnya Moskow. Bandara di Qamishli, misalnya, tidak diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah. Sebaliknya, bandara tetap berada di bawah kendali Rusia dan mitra lokalnya, SDF.

Keputusan Rusia menarik diri dari Homs dan Hama diduga merupakan hasil negosiasi politik yang berlangsung di balik layar. Presiden Suriah yang baru, Ahmed al-Sharaa, bahkan menyinggung bahwa perundingan dengan Rusia sudah dilakukan sejak oposisi memasuki Hama.

Dalam pidatonya, al-Sharaa menegaskan bahwa Suriah tidak ingin bergantung pada bantuan atau pinjaman asing yang dipolitisasi. Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintahan baru tak ingin senasib dengan negara Arab lainnya seperti Mesir yang justru kini terjebak utang dari pinjaman dunia.

Meski begitu, al-Sharaa tidak menutup pintu untuk kerja sama internasional. Ia menyebut bahwa Suriah sudah kembali membangun jaringan diplomatik dengan cepat setelah selama puluhan tahun dianggap "hilang" dari panggung dunia.

Kehadiran Israel juga tak luput dari perhatiannya. Al-Sharaa menyinggung bahwa Israel merasa "sedih" atas jatuhnya rezim sebelumnya. Ia menyebut adanya perundingan di belakang layar terkait perjanjian keamanan baru yang merujuk pada kesepakatan tahun 1974 dengan Israel yang kini masih getol melanggar wilayah Suriah selain Dataran Tinggi Golan melalui infiltrasi dan teror pemboman yang tiada henti.

Bagi sebagian analis, kesepakatan diam-diam Rusia dengan oposisi merupakan cara Moskow untuk menjaga kepentingan jangka panjang tanpa harus terus-menerus mengorbankan sumber daya militer. Rusia tampaknya ingin memastikan transisi kekuasaan berjalan tanpa bentrokan besar.

Namun di sisi lain, langkah Rusia menolak menyerahkan fasilitas strategis seperti bandara Qamishli menandakan adanya perhitungan geopolitik yang lebih dalam. Dengan menguasai titik itu, Rusia tetap memiliki pengaruh signifikan di Suriah.

Pertanyaan lain yang muncul adalah mengenai posisi militer Suriah pasca-kejatuhan Assad. Jika melihat perkembangan terakhir, Perdana Menteri terakhir di era Assad seharusnya masih memiliki kewenangan untuk memberi perintah kepada tentara agar tetap siaga, khususnya pada divisi pertahanan udara.

Skenario ini memungkinkan terciptanya transisi kekuasaan yang lebih teratur, karena pasukan pemerintah dapat menjaga posisinya sampai serah terima dilakukan sepenuhnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua unit militer bersikap disiplin menghadapi perubahan.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa sebagian besar tentara Suriah lebih memilih desertir dan meninggalkan posisinya karena ketidakpastian suasana yang membuat Israel leluasa melakukan pemboman bertubi-tubi pada alutsista dan pangkalan militer yang tak dijaga.

Bagi oposisi, keberhasilan mencapai Homs dan Hama tanpa pertempuran besar dianggap sebagai kemenangan politik sekaligus militer. Mereka menilai langkah Rusia sebagai pengakuan de facto atas legitimasi perjuangan oposisi.

Sementara itu, pengamat internasional menilai keputusan Iran menarik pasukannya menunjukkan pergeseran strategi. Teheran tampaknya enggan terlibat langsung dalam pertempuran yang berpotensi menempatkannya dalam posisi diplomatik sulit, apalagi Assad dinilai lebih mengistimewakan kepentingan Rusia daripada Iran dari segi ekonomi dan politik.

Assad juga dinilai tak ingin mengambil risiko untuk lebih keras menghadapi serangan pemboman dari Israel ke Damaskus, apalagi saat itu sedang melakukan kampanye genosida di Gaza, Palestina.

Kini, Suriah berada di persimpangan jalan. Pemerintah baru berusaha menegakkan legitimasi sambil membangun kembali hubungan luar negeri, sementara kekuatan asing masih mempertahankan pengaruhnya di beberapa titik strategis.

Meski transisi berjalan relatif damai, pertanyaan tentang kedaulatan penuh Suriah masih menggantung. Selama bandara dan wilayah penting tetap berada di bawah kendali pihak asing, pemerintahan baru akan terus menghadapi tantangan dalam memulihkan otoritasnya. Apalagi dalam dua bulan terakhir telah berdiri sebuah 'negara baru' di Suwaida yang didirikan oleh milisi Druze Al Hajri dengan nama 'Negara Jabal Druze'. Milisi Al Hajri diisi oleh eks militer Assad, sehingga walau rencana AS untuk mempertahankan Assad gagal, namun eks pendukungnya berhasil secara de facto mewujudkannya dalam bentuk 'negara Druze'.

Pada akhirnya, peran Rusia dalam episode terakhir jatuhnya rezim Assad akan terus menjadi perdebatan. Apakah Moskow benar-benar memfasilitasi perdamaian atau sekadar memastikan kepentingannya tetap terjaga, masih menjadi teka-teki besar bagi rakyat Suriah dan dunia internasional. Ambiguitas Rusia sama misterius-nya dengan langkah AS yang di satu sisi mendukung integritas wilayah Suriah, namun di sisi lain mendukung kelompok yang berbeda-beda.

Baca selanjutnya

READ MORE

Suriah Pasca Konflik Masih Butuh Uluran Tangan

02.57

internasional

Situasi kemanusiaan di Suriah pascakonflik masih jauh dari kata pulih. Meski beberapa kota besar mulai berdenyut kembali, ribuan keluarga eks pengungsi di berbagai wilayah masih bergantung pada bantuan pangan, medis, dan perumahan. Namun, tren di lapangan menunjukkan adanya pengurangan signifikan dari berbagai lembaga kemanusiaan internasional yang sebelumnya menjadi tulang punggung penyaluran bantuan.

Banyak lembaga kemanusiaan mengira Suriah sudah memasuki fase pemulihan penuh, sehingga fokus mereka dialihkan ke krisis global lainnya. Persepsi ini berimbas langsung pada ketersediaan bantuan bagi warga yang baru saja kembali dari pengungsian. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak keluarga yang belum memiliki mata pencaharian tetap dan rumah yang layak.

Pemerintah Suriah dihadapkan pada dilema besar. Di satu sisi, sumber daya keuangan negara masih terbatas akibat dampak panjang perang dan sanksi internasional. Di sisi lain, kebutuhan warga yang rentan justru semakin mendesak untuk segera dipenuhi.

Salah satu langkah yang dinilai realistis adalah melanjutkan pemberian jatah hidup atau "jadup" kepada eks pengungsi setidaknya selama dua hingga tiga tahun ke depan. Bantuan ini dinilai krusial agar keluarga dapat bertahan, sementara ekonomi lokal perlahan beradaptasi.

Model ini terinspirasi dari langkah Irak pasca runtuhnya rezim Saddam Hussein, di mana pemerintah memberikan dukungan finansial rutin bagi warganya. Namun, jika Suriah belum mampu memberikan gaji bulanan, skema jadup menjadi opsi yang lebih terjangkau dan mudah dijalankan.

Selain dukungan materi, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan besar dalam merekonstruksi infrastruktur yang hancur. Jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya membutuhkan perbaikan segera untuk memulihkan kehidupan normal.

Gagasan merekrut dua hingga tiga juta relawan dari kalangan eks pengungsi mulai mengemuka. Rekrutmen ini bersifat sukarela, tanpa kewajiban menerima semua warga, sehingga tidak ada unsur paksaan yang melanggar hak asasi.

Para relawan ini akan mendapatkan jadup sebagai bentuk dukungan selama masa keterlibatan mereka dalam proses rekonstruksi. Meski tidak berupa gaji, dukungan ini dapat membantu kebutuhan harian keluarga mereka.

Konsep relawan ini bukan hanya soal kerja fisik membangun kembali rumah dan fasilitas publik. Mereka juga dapat dilibatkan dalam pekerjaan teknis, administrasi, hingga dukungan sosial di komunitas masing-masing.

Di beberapa wilayah, keterlibatan warga lokal dalam rekonstruksi terbukti mempercepat proses pemulihan. Keterlibatan langsung membuat masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap infrastruktur yang mereka bangun bersama.

Selain manfaat ekonomi dan sosial, keberadaan jutaan relawan ini juga dapat menjadi cadangan kekuatan bagi militer Suriah. Dalam situasi tertentu, mereka bisa dilatih dasar-dasar keamanan untuk membantu menjaga ketertiban wilayah.

Keterlibatan relawan dalam fungsi keamanan akan sangat bermanfaat di daerah-daerah yang rawan penyusupan kelompok bersenjata atau kriminal pascaperang. Hal ini tentu saja harus diatur ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran atau benturan dengan hukum internasional.

Di sisi lain, keterlibatan eks pengungsi dalam program ini dapat memperkuat rekonsiliasi nasional. Proses bekerja bersama membangun kembali tanah air akan menumbuhkan rasa persatuan lintas latar belakang.

Namun, semua rencana ini memerlukan koordinasi matang antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Tanpa sinergi yang baik, program bisa terhambat oleh birokrasi atau konflik kepentingan.

Penting pula memastikan bahwa bantuan jadup yang diberikan tidak jatuh ke tangan pihak-pihak yang menyalahgunakannya. Mekanisme pengawasan dan verifikasi data penerima harus diperketat.

Selain itu, diperlukan kampanye informasi yang jelas untuk menjelaskan kepada dunia internasional bahwa Suriah belum sepenuhnya pulih. Fakta ini harus dipublikasikan secara luas agar dukungan kemanusiaan tidak berhenti terlalu dini.

Beberapa pihak mengusulkan agar pemerintah membentuk badan khusus yang mengelola relawan dan program jadup secara terpusat. Hal ini dapat mempermudah penyaluran bantuan sekaligus mengatur distribusi tenaga kerja untuk proyek rekonstruksi prioritas.

Jika rencana ini berjalan baik, dalam 2-3 tahun ke depan Suriah diharapkan dapat mencapai titik stabilitas baru. Infrastruktur akan kembali berfungsi, masyarakat memiliki sumber penghidupan, dan ancaman keamanan bisa ditekan.

Meski jalan menuju pemulihan penuh masih panjang, langkah nyata seperti pemberian jadup dan mobilisasi relawan dapat menjadi batu pijakan penting. Dengan dukungan berkelanjutan, Suriah berpeluang bangkit dari keterpurukan dan kembali menjadi negara yang stabil.

Di tengah sorotan dunia yang mulai beralih ke krisis lain, pesan dari Suriah sederhana namun tegas: mereka masih membutuhkan uluran tangan, dan meninggalkan mereka terlalu dini berarti membiarkan luka perang terus menganga.

Baca selanjutnya

READ MORE

Sudan di Ambang Perpecahan: Tiga Pemerintahan Baru?

17.21

internasional

Situasi di Sudan semakin memanas setelah perang saudara yang melanda negara tersebut. Berbagai rumor dan klaim mulai beredar mengenai kemungkinan terbentuknya negara-negara terpisah di wilayah Sudan, sebuah skenario yang semakin mendapat perhatian setelah pernyataan kontroversial dari Minni Arko Minawi, Gubernur Darfur. Minawi mengungkapkan bahwa pembicaraan tentang pembagian Sudan ternyata telah dimulai sejak awal konflik, dengan beberapa pihak besar yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia menyebutkan bahwa seorang duta besar dari 'negara besar' menghubunginya untuk mendiskusikan pembentukan tiga pemerintahan terpisah di Sudan. Sebuah skenario yang diyakini sebagai bagian dari konspirasi yang sedang berlangsung.

Menurut Minawi, pembagian ini mengusulkan bahwa Sudan akan dipimpin oleh tiga entitas terpisah: pemerintah di pusat dan timur yang dipimpin oleh Jenderal Al-Burhan, pemerintah di barat yang dipimpin oleh Hemedti, serta pemerintahan di selatan yang dipimpin oleh Abdul Aziz Al-Hilu. Rencana ini, menurutnya, telah mendapat dukungan dari beberapa pihak internasional, meski ia menilai bahwa hal tersebut merupakan sebuah konspirasi yang bertujuan untuk melemahkan kesatuan Sudan. Minawi menegaskan bahwa jika kondisi ini berlanjut selama satu atau dua tahun ke depan, Darfur berpotensi menjadi negara terpisah.

Al-Hilu, pemimpin dari Sudan People's Liberation Movement-North (SPLM-N), menjadi sosok yang semakin menonjol dalam situasi ini. Ia mengontrol wilayah selatan Sudan, yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan pembagian wilayah. Al-Hilu memiliki posisi yang kuat dalam proses negosiasi, baik dengan pemerintah Sudan maupun dengan pihak-pihak internasional yang terlibat. Pemimpin ini juga dikenal dengan pandangannya yang tegas tentang perjuangan kemerdekaan dan penentangannya terhadap pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Al-Burhan. Posisinya saat ini sangat penting dalam menentukan masa depan Sudan, terutama terkait dengan kemungkinan terbentuknya negara baru di bagian selatan negara tersebut.

Sementara itu, kondisi Darfur tetap menjadi sorotan utama dalam konflik ini. Wilayah yang telah lama dilanda kekerasan dan ketidakstabilan, kini semakin terperosok dalam situasi yang lebih buruk. Minawi, yang merupakan Gubernur Darfur, menyayangkan kejadian di El Fasher, ibu kota Darfur. Ia membantah klaim dari Pasukan Dukungan Cepat yang menyebutkan bahwa hanya personel militer yang berada di wilayah tersebut.

Rencana pembagian Sudan ini juga semakin memunculkan ketegangan di kawasan tersebut. Di tengah kekacauan yang ada, muncul wacana untuk menjadikan Darfur Selatan sebagai ibukota pemerintahan paralel. Hal ini semakin mengaburkan masa depan Sudan yang kini berada di ujung tanduk. Minawi sendiri mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi ini, mengingat bahwa pemerintahan yang terpisah dapat memperburuk ketegangan etnis dan agama yang telah ada sejak lama.

Sudan, yang sebelumnya dikenal sebagai negara dengan sejarah panjang ketidakstabilan politik dan sosial, kini menghadapi tantangan yang lebih besar. Terlepas dari adanya upaya untuk menyelesaikan konflik dengan jalan damai, kenyataannya, kekerasan dan perpecahan semakin melebar, mengancam keberadaan negara tersebut. Jika rencana pembagian ini terwujud, Sudan bisa terpecah menjadi negara-negara kecil yang lemah dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk bersatu kembali.

Pernyataan Minawi mengungkapkan pandangan yang lebih dalam tentang ambisi untuk memisahkan diri, terutama terkait dengan Darfur. Wilayah yang selama ini telah menjadi pusat perjuangan bagi kelompok-kelompok pemberontak, kini menghadapi ancaman pembentukan negara yang dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut dengan pemerintah pusat Sudan. Hal ini juga berpotensi menambah ketegangan antara berbagai kelompok etnis dan agama yang selama ini telah berkonflik.

Menghadapi situasi ini, Sudan harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas wilayahnya. Jika negara-negara besar benar-benar terlibat dalam mendukung pembagian ini, maka pemerintahan paralel di wilayah yang terpisah bisa menjadi kenyataan. Namun, hal ini tentu saja membuka lebih banyak pertanyaan tentang masa depan negara tersebut. Apakah Sudan akan tetap menjadi negara utuh, ataukah akan terpecah menjadi beberapa bagian dengan pemerintahan yang tidak saling terhubung?

Perpecahan Sudan bukan hanya masalah internal negara itu sendiri, tetapi juga menyentuh aspek geopolitik yang lebih luas. Negara-negara besar yang terlibat dalam konspirasi ini mungkin melihat keuntungan strategis di balik pembagian tersebut. Namun, dampaknya terhadap stabilitas regional bisa jauh lebih besar. Konflik ini dapat meluas ke negara-negara tetangga dan menambah kerusakan yang lebih dalam di kawasan tersebut.

Minawi, meskipun mengungkapkan bahwa konspirasi ini sedang berlangsung, tetap berusaha memperjuangkan kedaulatan Darfur dan keberlangsungan negara Sudan yang utuh. Namun, apakah usaha ini akan berhasil? Ataukah Sudan benar-benar akan terpecah dan berubah menjadi serangkaian negara kecil yang saling bersaing?

Dengan berlanjutnya ketegangan dan kekerasan yang terjadi di Darfur, masa depan Sudan semakin kabur. Pembentukan negara-negara terpisah, meski menjadi pilihan yang disarankan oleh beberapa pihak, akan menghadirkan tantangan besar bagi setiap kelompok etnis dan politik di negara tersebut. Pembagian ini dapat membuka pintu bagi lebih banyak ketegangan dan konflik yang belum tentu bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Kondisi di Darfur dan kemungkinan pembagian Sudan bukan hanya merupakan masalah domestik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi pembentukan negara-negara baru. Jika Sudan benar-benar terpecah, maka kawasan ini akan menghadapi tantangan baru yang lebih besar dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di masa depan.

Baca selengkapnya

READ MORE

Armada Jet Siluman China Kian Mendominasi Asia

09.53

internasional

Perkembangan kekuatan udara China terus menjadi sorotan dunia, seiring dengan ambisi Negeri Tirai Bambu membangun armada jet tempur paling canggih di kawasan Asia. Menurut laporan sejumlah media pertahanan Tiongkok, pada tahun 2030 mendatang, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (PLAAF) diperkirakan akan mengoperasikan lebih dari seribu unit jet tempur siluman generasi kelima J-20. Jumlah ini akan menjadikan armada jet stealth China sebagai yang terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat yang selama ini mendominasi di kategori tersebut.

Jet tempur J-20 dikenal sebagai tulang punggung kekuatan udara strategis China. Pesawat ini didesain untuk mampu menembus sistem pertahanan udara modern dengan teknologi radar cross section yang sangat rendah. Sejak diperkenalkan secara resmi dalam parade militer tahun 2017, produksi J-20 terus dipercepat dan kini mulai menggantikan posisi Su-30 dan J-11 generasi sebelumnya dalam misi-misi tempur jarak jauh.

Tak hanya J-20, Angkatan Udara dan Angkatan Laut China juga tengah mempersiapkan armada pesawat tempur siluman berbasis kapal induk, yakni J-35 dan varian lanjutannya J-35A. Diperkirakan sekitar 200 hingga 300 unit pesawat jenis ini akan bergabung ke jajaran kekuatan angkatan laut China sebelum 2030. Dengan kemampuan take-off dan landing di dek kapal induk, pesawat ini dirancang untuk menjadi pengawal utama kekuatan laut China di perairan Pasifik dan Laut China Selatan.

China juga memperkuat komponen perang elektronik dan multiperan melalui pesawat J-16 dan J-16D. Lebih dari 500 unit dari kedua tipe tersebut diproyeksikan akan aktif sebelum akhir dekade ini. J-16 dikenal sebagai pesawat tempur multiperan bermesin ganda yang mampu mengangkut berbagai jenis rudal udara-ke-udara dan udara-ke-permukaan, sementara J-16D memiliki kemampuan khusus dalam perang elektronik untuk mengganggu radar dan komunikasi lawan.

Selain itu, sekitar 300 unit J-10C, pesawat tempur generasi 4.5 dengan sistem avionik modern, juga akan memperkuat skuadron udara China. Meskipun bukan kategori stealth, kehadiran J-10C diharapkan mampu memberikan keunggulan taktis di kawasan perbatasan dan dalam operasi-operasi patroli rutin di wilayah udara sengketa. Pesawat ini disebut sebagai tulang punggung tempur udara jarak menengah dengan kelincahan yang mumpuni.

Salah satu kabar menarik lainnya adalah pengembangan prototipe pesawat tempur generasi keenam yang sedang dilakukan China. Dua tipe yang tengah diuji, yakni J-36 dan J-50, diklaim akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan, drone loyal wingman, dan sistem senjata energi directed. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, kehadiran prototipe ini menunjukkan bahwa China tidak ingin tertinggal dalam perlombaan teknologi tempur udara di era pasca-stealth.

Jika seluruh proyeksi ini terealisasi, China berpotensi menjadi negara dengan armada pesawat stealth terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat yang kini mengoperasikan lebih dari 600 unit F-22 dan F-35. Kondisi ini tentu akan mengubah peta kekuatan udara global, khususnya di kawasan Asia-Pasifik, yang selama ini didominasi kekuatan udara Amerika dan sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Perkembangan ini sekaligus mencerminkan strategi pertahanan udara China yang mulai bergeser dari kekuatan berbasis darat ke dominasi udara dan laut. Penguatan pesawat tempur berbasis kapal induk serta proyek generasi keenam menunjukkan ambisi China mengamankan wilayah strategis di sekitar perairan Asia Timur dan mengantisipasi kemungkinan konfrontasi di Laut China Selatan dan Selat Taiwan.

Dari sisi kemampuan teknologi, pesawat-pesawat terbaru China diklaim memiliki sistem radar AESA, teknologi low observable, dan rudal hipersonik jarak jauh. Beberapa analis menyebut kemampuan manuver J-20 sudah mulai menyamai F-22 Raptor milik Amerika Serikat, meskipun masih ada keraguan terhadap kemampuan stealth sejati pesawat buatan Chengdu Aerospace Corporation itu di medan tempur nyata.

Di sektor kapal induk, pengoperasian pesawat J-35A akan memperkuat keberadaan kapal induk Fujian dan Liaoning milik AL China. Pesawat ini dirancang untuk bisa mengimbangi performa F-35B dan F-35C milik Amerika, khususnya dalam pertempuran jarak dekat di atas laut. Keberadaan 200 hingga 300 unit pesawat ini kelak akan menjadikan kapal induk China sebagai kekuatan udara terapung yang patut diperhitungkan.

Meski angka-angka itu baru berupa proyeksi internal, sejumlah pengamat militer Barat mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di Asia-Pasifik. Pasalnya, kehadiran ribuan pesawat tempur canggih di satu negara saja dapat memicu perlombaan senjata regional baru. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan pun mulai meningkatkan anggaran pertahanan udara mereka.

Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan mulai merancang konsep armada tempur masa depan yang terdiri dari pesawat generasi keenam dan drone loyal wingman dalam jumlah besar. Perlombaan ini diprediksi akan mempercepat inovasi teknologi tempur udara global sekaligus meningkatkan potensi eskalasi konflik di kawasan strategis seperti Laut China Selatan dan perairan Taiwan.

Kekuatan udara China juga didukung oleh jaringan sistem pertahanan udara modern seperti HQ-9B dan S-400 buatan Rusia. Sistem ini diproyeksikan akan diintegrasikan dengan armada pesawat stealth mereka guna menciptakan jaringan tempur terpusat berbasis komando satelit dan AI. Ini merupakan salah satu langkah menuju konsep peperangan generasi kelima yang mulai diterapkan militer-militer besar dunia.

Perubahan kekuatan udara ini tentunya akan mempengaruhi postur militer negara-negara tetangga China. Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Indonesia diprediksi harus mulai menyesuaikan strategi pertahanan udaranya mengingat kehadiran ribuan pesawat tempur modern dalam radius beberapa jam penerbangan dari wilayah mereka. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan alutsista ASEAN dalam beberapa tahun ke depan.

Di tengah pesatnya kemajuan armada udara China, sebagian analis mempertanyakan kesiapan infrastruktur pangkalan udara, pilot, serta sistem pemeliharaan jangka panjang negara itu. Operasi ribuan pesawat stealth bukan hanya soal produksi massal, tetapi juga soal kemampuan mengoperasikan dan mempertahankannya dalam kondisi tempur yang kompleks dan intensif.

Bagaimanapun, proyeksi 2030 ini menggambarkan arah kebijakan militer China yang kian serius membangun superioritas udara regional. Perkembangan ini tak hanya mencerminkan ambisi nasional China, tetapi juga menunjukkan babak baru perlombaan teknologi militer yang semakin sengit di kawasan Asia-Pasifik. Jika semua prediksi itu terwujud, peta kekuatan udara dunia bisa berubah secara dramatis.

Baca selanjutnya

READ MORE

Jejak Minang dan Aceh di Amerika Sebelum Columbus

06.15

internasional

Penemuan mengejutkan tentang keberadaan masyarakat dengan adat Minang dan Aceh di Benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus membuka bab baru dalam sejarah peradaban dunia. Berdasarkan laporan pelayaran pertama Columbus pada tahun 1492 hingga 1493, ditemukan komunitas lokal yang tak hanya ramah, tetapi juga menggunakan gelar-gelar khas dari Nusantara.

Catatan perjalanan Columbus kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengungkap bahwa masyarakat yang dijumpainya kala itu hidup tertib, santun, serta memiliki struktur sosial yang terorganisir. Salah satu hal yang paling menarik adalah penyebutan tokoh adat dengan gelar "Keucik" dan "Kuasanagari", yang sangat lekat dengan adat Aceh dan Minang.

Istilah "Keucik" hingga kini masih digunakan di Aceh sebagai sebutan bagi kepala desa atau pemimpin komunitas. Sementara "Kuasanagari" atau dalam penyebutan lainnya “Penghulu Nagari”, merupakan pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana bisa istilah ini muncul jauh di belahan dunia lain sebelum bangsa Eropa menyentuhnya?

Baca: Indonesia Sanggup Produksi Pesawat Penumpang Sekelas Boeing

Penemuan ini pertama kali mencuat dari catatan Miguel Pericas of Cadiz, seorang penulis dan pencatat perjalanan yang ikut dalam rombongan Columbus. Dalam narasinya, Miguel menuliskan kekaguman atas tata cara hidup masyarakat setempat yang ia temui di tanah baru tersebut. Ia juga menyebut adanya istilah-istilah yang tidak berasal dari bahasa Latin ataupun suku lokal Amerika yang dikenal saat itu.

Hal ini tentu saja menimbulkan spekulasi bahwa telah terjadi kontak jauh antara masyarakat Nusantara dengan Benua Amerika jauh sebelum penjelajah Barat melakukannya. Kontak ini diduga kuat terjadi melalui pelayaran samudra yang dilakukan oleh para pelaut Nusantara yang telah dikenal tangguh sejak masa lampau.

Baca: Ayo Buka Usaha di Danau Toba

Dalam sejarah Nusantara, khususnya di wilayah Sumatra Barat dan Aceh, dikenal armada pelayaran yang mampu menjelajah hingga ke Afrika dan Timur Tengah. Bukti ini menguatkan dugaan bahwa mereka mungkin saja telah sampai ke Benua Amerika, bahkan membentuk koloni kecil dengan adat dan struktur sosialnya.

Meski terdengar seperti kisah fiksi, beberapa peneliti arkeologi dan linguistik mulai tertarik untuk menyelidiki kemungkinan ini. Mereka menelusuri jejak budaya dan bahasa yang mungkin tertinggal pada komunitas pribumi Amerika yang ditemui Columbus. Kemiripan istilah dan struktur sosial menjadi petunjuk awal yang menjanjikan.

Fakta bahwa masyarakat yang ditemui Columbus disebut sangat ramah dan terorganisir semakin menegaskan pola hidup serupa dengan masyarakat adat Minang dan Aceh yang menjunjung tinggi musyawarah dan kehidupan komunal. Keberadaan pemimpin adat pun memperkuat indikasi adanya sistem sosial yang mapan, bukan suku pengembara tanpa tatanan.

Baca: Jejak Islam Tua di Danau Toba

Teori ini juga membuka diskusi baru dalam kajian sejarah global, di mana Asia Tenggara yang selama ini dianggap pinggiran dalam sejarah dunia, ternyata punya peran aktif dalam jaringan maritim lintas samudra. Pelayaran bukan lagi milik bangsa Eropa semata, melainkan juga masyarakat Nusantara yang telah mengarungi lautan sejak berabad-abad lalu.

Beberapa teori menyebutkan bahwa arus laut dari wilayah Indonesia barat bisa membawa kapal kayu menuju pesisir timur Amerika Tengah jika melewati Samudra Pasifik atau bahkan Atlantik melalui jalur Afrika. Tentu saja hal ini membutuhkan kemampuan navigasi tingkat tinggi yang diduga dimiliki oleh pelaut dari Aceh dan Minang pada masa lampau.

Jejak sejarah yang selama ini tertutup kini perlahan mulai terbuka berkat penemuan kecil dalam catatan perjalanan. Gelar Keucik dan Kuasanagari bukan sekadar kata, melainkan simbol dari keberadaan budaya besar yang pernah hidup jauh dari tanah kelahirannya.

Kehadiran masyarakat Minang dan Aceh di Benua Amerika juga mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang, melainkan oleh mereka yang punya suara lebih lantang. Fakta-fakta minor seperti ini sering terabaikan dalam narasi sejarah dominan.

Namun kini, dengan semakin banyaknya upaya penelusuran sejarah alternatif, kita mulai sadar bahwa peradaban besar Nusantara patut mendapat tempat dalam peta sejarah global. Mereka bukan hanya korban kolonialisme, tapi juga pelaku utama dalam perdagangan dan pelayaran internasional.

Baca: Blogger Indonesia: 10 Jurus Jitu Taklukkan Era Medsos

Masuk akalnya keberadaan komunitas Minang dan Aceh di Amerika sebelum Columbus menjadi cambuk bagi para peneliti Indonesia untuk lebih giat menggali warisan sejarah bangsa. Ini adalah momen untuk memulihkan ingatan kolektif yang terlupakan selama berabad-abad.

Kemungkinan adanya migrasi atau pelayaran jauh ini seharusnya membuka mata dunia bahwa teknologi dan keberanian pelaut Nusantara bukan sekadar mitos. Bukti-bukti seperti ini perlu diteliti lebih lanjut dengan pendekatan multidisipliner, dari arkeologi, linguistik, hingga genetik.

Tak dapat disangkal, narasi ini akan mengguncang persepsi lama tentang siapa yang pertama menginjakkan kaki di Benua Amerika. Jika benar bahwa masyarakat Nusantara sudah sampai di sana lebih dulu, maka seluruh kurikulum sejarah dunia perlu disusun ulang.

Terlepas dari berbagai kontroversi, cerita ini membawa semangat baru dalam menggali jati diri bangsa Indonesia. Ia menjadi penanda bahwa sejarah kita lebih panjang dan lebih kompleks dari yang selama ini diajarkan.

Kini, tantangan terbesar adalah membuktikan kisah ini secara ilmiah. Jika berhasil, maka Indonesia bisa menegaskan kembali peran historisnya sebagai poros maritim dunia.

Jejak Keucik dan Kuasanagari yang tertulis dalam laporan Columbus bisa menjadi awal dari penulisan ulang sejarah global, dengan Nusantara sebagai salah satu aktor utamanya.

Dengan demikian, bukan tidak mungkin bahwa di balik ramahnya masyarakat yang ditemui Columbus, tersembunyi kisah panjang pelayaran dari tanah Minang dan Aceh yang menyeberangi samudra menuju dunia baru.

Dibuat oleh AI, lihat sumber

READ MORE